Telp. 0260-414542





SETELAH MEKANISME RAPAT FINISHING BANGGAR DAN BAMUS, KUA-PPAS PERUBAHAN 2021 SIAP DIPARIPURNAKAN

SETELAH MEKANISME RAPAT FINISHING BANGGAR DAN BAMUS, KUA-PPAS PERUBAHAN 2021 SIAP DIPARIPURNAKAN

Setelah melalui proses pembahasan yang panjang antara Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Perangkat Daerah, dan BUMD di lingkup Pemerintah Kabupaten Subang selama 3 hari berturut-turut, Menjelang Rapat Paripurna Penetapan Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan Tahun 2021,Badan Anggaran DPRD Kabupaten Subang melakukan finishing anggaran bersama TAPD yang terdiri dari Sekretaris Daerah H. Asep Nuroni, S. Sos., M.Si. sebagai ketua TAPD, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) , Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) pada hari Senin 20 September 2021.

Rapat finishing anggaran yang berlangsung mengagendakan rangkuman sekaligus kesimpulan akhir dari rangkaian rapat pembahasan yang berlangsung marathon selama 3 hari terakhir pada tanggal 16,17 dan 18 September 2021 yang lalu,  disamping menyamakan persepsi dan asumsi yang akan terjadi dalam KUA-PPAS Perubahan tahun 2021 ini.

4 Pimpinan DPRD Kabupaten Subang hadir lengkap dalam acara finishing anggaran ini yaitu Ketua DPRD H. Narca Sukanda, Wakil Ketua I Hj. Elita Budiati, Wakil Ketua II H. Aceng Kudus, serta Wakil Ketua III Lina Marliana beserta para Anggota Badan Anggaran yang terdiri dari Dang Agung (PDIP), H. Bangbang Irmayana, Asep Suratman, H. Karya Sumitra Zakaria, Cacan Rahmat Nugraha (GOLKAR), Masroni, Dede Wahyu Widana (GERINDRA), H. Endang Jamaludin, Yaya Rahayu (PKB), Ir. Novaza Sinta Narwastu, Hendra Purnawan, H. Dasum Mulyadi (NasDem), Muhammad Julian Robert (PKS), Ahmad Buhori (PPP), Ratno Hartono, Albert Anggara (PAN).

Berdasarkan ringkasan struktur perubahan anggaran tahun 2021,setelah melakukan perubahan anggaran yang mencapai 5x perubahan parsial dimasa pandemi ini, terdapat beberapa penyesuaian berdasarkan Proyeksi Perubahan Anggaran 2021 dari opsi DBH atau Dana Bagi Hasil 100% yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi, Lain lain Pendapatan Yang Sah, Belanja Daerah, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Pembiayaan Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan (yang terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD).

Salah satu anggota Badan Anggaran senior H. Masroni, S. E., mengatakan, setelah melalui proses komunikasi yang argumentatif dan saling mengisi, pada akhirnya kesepakatan telah tercapai antara Badan Anggaran dan TAPD untuk menetapkan kesepakatan KUA-PPAS Perubahan Tahun 2021,hasil kesepakatan dalam finishing anggaran KUA-PPAS Perubahan tersebut kemudian akan dibawa kedalam rapat badan musyawarah DPRD untuk meminta persetujuan agar bisa diparipurnakan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021.

" Pada hari ini dalam rapat badan musyawarah DPRD dengan agenda laporan Badan Anggaran tentang KUA PPAS Perubahan tahun 2021,Badan Anggaran DPRD telah menyelesaikan tugasnya bersama TAPD setelah melalui tahapan pembahasan dan finishing. " Ungkapnya.

" Maka dari itu sesuai dengan agenda badan musyawarah, kami sebagai badan anggaran meminta persetujuan kepada fraksi fraksi di DPRD agar KUA-PPAS Perubahan tahun 2021 bisa diparipurnakan besok dalam Rapat Paripurna Penetapan Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan tahun 2021." Tuturnya.

" Dalam rapat badan musyawarah barusan semua fraksi sudah menerima hasil laporan Badan Anggaran, maka dari itu kami sudah bulat akan menyelenggarakan Rapat Paripurna besok dengan agenda Penetapan Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan tahun 2021 dan kami harap fraksi fraksi yang hadir dalam rapat badan musyawarah kali ini dapat menginformasikan kepada rekan rekan anggota DPRD agar datang besok sehingga kuorum bisa tercaapi. " Pungkas Masroni.