Telp. 0260-414542





RDP KOMISI 1 DPRD SUBANG TERKAIT PABRIK PENGOLAHAN LIMBAH B3 DI KP. SEGRANG DS. PADAASIH KEC. CIBOGO

RDP KOMISI 1 DPRD SUBANG TERKAIT PABRIK PENGOLAHAN LIMBAH B3 DI KP. SEGRANG DS. PADAASIH KEC. CIBOGO

Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Subang, menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP) dengan sejumlah Pejabat Dinas LH ,DPMPTSP ,Dinas PUPR, Satpoldam, Camat Kecamatan Cibogo,Kapolsek Cibogo, juga puluhan warga Kampung Segrang Desa Padaasih Kecamatan CibogoCibogo di ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Subang, Rabu 20 Juli 2022.

Dalam keterangannya, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Subang yang juga Koordinator Komisi 1, Hj.Elita Budiati yang didampingi ketua Komisi 1 Bangbang Irmayana menyampaikan bahwa RDP ini sendiri merupakan tindak lanjut yang dilakukan di kampung Pada Asih pada saat reses minggu lalu, dimana masyarakat banyak mengajukan berbagai masukan diantaranya perbaikan jalan, perbaikan mushola dll. Pada saat reses, masyarakat yang hadir lebih dari 200 orang itu menyampaikan aspirasi lain yaitu penolakan atas berdirinya pabrik limbah B3 yang lokasinya hanya 7 meter ke sekolah PAUD dan rumah warga, masyarakat sendiri mengaku sudah menyampaikan surat kepada DPRD sejak bulan Maret, namun komisi satu tidak menerima surat apapun dan setelah ditelusuri ternyata surat itu di disposisi ke komisi 3 karena berkaitan dengan lingkungan hidup.

Komisi 1 juga sudah mendengar penjelasan dari masing-masing OPD yang sudah kita undang, dan semuanya diberikan hak bicara agar masyarakat merasa nyaman dan tenang.

"Tetapi ternyata dari hasil RPD ini memang di luar dugaan sehingga kami meminta untuk di clear kan dari rekan-rekan media bahwa memang di sini pemiliknya adalah salah satu anggota DPRD, namun siapapun orangnya kami selaku komisi 1 tidak melihat siapa pemiliknya, kami akan selalu mengayomi masyarakat," ungkapnya. 

"Investor, masyarakat dan kami selalu komisi 1, akan mencari win-win solution untuk masyarakat dan yang terbaik untuk kedua belah pihak, dari hasil RPD sejauh ini izin yang keluar yaitu baru PKKPR, sehingga tidak diperbolehkan ada aktivitas karena izinnya baru keluar hanya sampai PKKPR, yang artinya jika di sana dilakukan aktivitas maka dinyatakan telah melakukan pelanggaran," jelasnya lagi. 

"Adapun follow up dari RDP hari ini ada 4, yang pertama komisi 1 sudah meminta bahkan memerintahkan kepada DPMPTSP untuk melayangkan surat sementara sebelum izin keluar bahwa tidak boleh melakukan aktivitas apapun di lokasi yang dimaksud, surat rekomendasi yang kedua yaitu kami dari pimpinan DPRD akan melakukan konsultasi ke kementerian lingkungan hidup di pusat karena izin limbah kewenangannya murni bukan dari pemerintah daerah tetapi di kementerian DLH, langkah yang ketiga adalah kami selaku komisi 1, dan seluruh OPD yang ada termasuk muspika akan melakukan kunjungan ke lokasi dalam waktu yang sangat dekat, dan yang keempat kami akan mengeluarkan rekomendasi tertulis yang merupakan kesimpulan akhir dari apa yang sudah kami jalankan selalu leading sector di komisi 1," tukasnya. 

"Kemudian ada suudzon dari masyarakat bahwa kejadian ini disangkut pautkan dengan Bupati, dan saya sudah clear kan. Selain itu amanat dari PP20 bawa kota dengan kawasan industri diwajibkan untuk memiliki tempat pengolahan limbah, tapi yang jadi pertanyaan tempat pengolahan limbahnya di mana sehingga nanti kita akan membuka Perda RT dan RW sehingga kita dapat mengetahui tempat mana yang diperbolehkan untuk melakukan pengolahan limbah," terang Bunda Elita.

"Namun jawaban sementara dari PUPR tidak ada aturan seperti itu dan boleh dilakukan di tempat mana saja, selain itu terkait kesudonan tadi kami sudah mengklirkan bahwa Bupati tidak ada kaitannya dengan perizinan terkait , karena kewenangan tidak ada di Bupati namun ada di masing-masing OPD. Jika terdapat koordinasi OPD dengan Bupati itu adalah hal yang wajar karena merupakan anak buah dan pimpinan, namun kami sendiri sudah menjelaskan kepada tokoh masyarakat untuk tidak menyangkut pautkan hal ini dengan politik, karena hal ini murni bahwa investor sedang melakukan usaha di Kabupaten Subang," tegasnya lagi. 

Selain itu Bunda Elita juga meminta kepada masyarakat untuk tidak menggoreng masalah ini secara politik.

"Dan saran saya mau di manapun tempat pengolahan limbah tersebut, disarankan untuk tidak dekat dengan pemukiman masyarakat karena akan menimbulkan ketidaknyamanan." Pungkas Bunda Elita