Telp. 0260-414542





RAPAT PARIPURNA PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS NOTA PENGANTAR BUPATI TTG KUA PPAS PERUBAHAN TAHUN 2021

RAPAT PARIPURNA PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS NOTA PENGANTAR BUPATI TTG KUA PPAS PERUBAHAN TAHUN 2021


Sesuai agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang sebelumnya, Rapat Paripurna kedua pada pekan ini dilaksanakan pada hari Selasa 14 September 2021 bertempat d Ruang Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi fraksi terhadap nota pengantar Bupati Subang tentang KUA - PPAS Perubahan Tahun 2021.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Subang H. Narca Sukanda dan diikuti Asisten Daerah ( ASDA) 3 Bagian Asisten Administrasi Umum Ir. Besta Basuki yang mewakili Bupati Subang, Wakil Ketua I DPRD Hj. Elita Budiati, Wakil Ketua II DPRD H. Aceng Kudus, Wakil Ketua III Lina Marliana dan anggota DPRD,  Para kepala Perangkat Daerah, Forkopimda serta undangan lainnya.

Pandangan Umum Fraksi DPRD diawali Fraksi PKS dengan Juru Bicara Muhammad Julian Robert, Fraksi NasDem oleh Ir. Novaza Sinta Narwasthu, Fraksi Gerindra Yayang Ari Wijaya, Fraksi PDIP oleh Dang Agung, S. Kom, Fraksi Golkar oleh Lina Marlina, Fraksi PKB oleh Yaya Rahayu, dan Fraksi PAN Demokrat dan PPP oleh Lidya Fitriani.

Dalam sidang tersebut masing masing Fraksi menyampaikan tanggapan, saran dan pertanyaan dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan atas penyampaian Nota Pengantar Bupati Kabupaten Subang tentang KUA - PPAS Perubahan tahun 2021 serta mengharapkan dalam penyajian laporan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

Dalam pandangan umum Fraksi PKS , Muhammad Julian Robert mengatakan kepada Bupati Subang agar tetap mempertahankan status level 2 PPKM Jawa Bali oleh Kabupaten Subang dan mempercepat vaksinasi terutama di kalangan pelajar.
“Kami juga menyampaikan, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang agar dapat mempertahankan status level 2 yang sudah dicapai saat ini, dan apabila status ini bisa ditingkatkan menjadi level 1,mohon untuk Pembelajaran Tatap Muka yang sedang berlangsung agar dievaluasi agar lebih baik pelaksanaannya dimasa pandemi ini,” tuturnya.

Selanjutnya, Jubir Fraksi Partai Nasional Demokrat Ir. Novaza Sinta Narwasthu mengharapkan perhatian dari pemerintah untuk tetap memprioritaskan perbaikan infrastruktur, terlebih sekarang sudah mulai memasuki musim penghujan sehingga jalan jalan yang rusak tersebut sangat memprihatinkan dan sudah tidak layak fungsi untuk mobilitas masyarakat.
“Kami yakin masyarakat pun sadar betul bahwa pemerintah saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19, namun pemerintah daerah dan kita semua adalah harapan mereka agar tetap bertahan dan berusaha di tengah pandemi ini. Masyarakat meminta walaupun anggaran banyak yang direfocussing,tetapi sarana infrastruktur harus diperbaiki agar roda ekonomi bisa kembali berputar secepatnya.” ungkapnya.

Kemudian Fraksi Partai Gerindra melalui anggotanya Yayang Ari Wijaya mengatakan apresiasi terhadap kerja keras semua pihak atas status level 2 PPKM yang diperoleh saat ini, Yayang juga mengatakan agar kejadian pencairan honor tenaga kesehatan yang lalu tidak terulang kembali
“Kami sampaikan apresiasi atas kerja keras Bupati, Satgas COVID-19, Unsur TNI-POLRI dan juga seluruh masyarakat yang mendukung program PPKM ini sehingga mencapai level 2,kami juga mengingatkan agar kejadian keterlambatan pencairan honor nakes yang lalu tidak terulang kembali karena mereka adalah garda terdepan dalam penanganan wabah covid-19” katanya.

Selanjutnya, hampir semua Fraksi mengatakan pada prinsipnya dapat menerima, setuju dan mendukung, apabila pada saatnya nanti KUA - PPAS Perubahan ini akan dibahas bersama dalam rapat-rapat bersama tim Banggar DPRD pada agenda pembahasan selanjutnya.

Yang menarik adalah pandangan umum Fraksi Golkar dalam salah satu pointnya sedikit keluar dari konteks KUA-PPAS perubahan, berkaitan dengan pelaksanaan open bidding eselon 2 yang sedang berlangsung dimana open bidding hanya diikuti oleh kepala bidang dan Plt dinas setempat dan beredar kabar bahwa ASN yang potensial sudah malas mengikuti open bidding sebab pemenangnya sudah diketahui, Fraksi Golkar berkeyakinan bahwa pansel dan baperjakat akan bertindak secara profesional sehingga tetap memberikan support kepada siapapun ASN yang sudah memenuhi syarat agar tetap mengikuti open bidding ini.
"Kami dari Fraksi Golkar tetap harus berprasangka baik bahwa pelaksanaan open bidding itu bukan main-main atau rekayasa, tapi serius diadakan untuk mendapatkan pimpinan yang ideal sesuai kebutuhan eselon II sekarang." Ujar juru bicara Fraksi Golkar Lina Marlina.
"Baiknya open bidding ini dilihat dulu, kalau ternyata pemenangnya sesuai dengan yang diketahui sesuai katanya, baru masyarakat wabil khusus ASN di Subang boleh berkomentar jika open bidding ini adalah rekayasa dan seremonial belaka. " tegasnya diikuti tepuk tangan yang meriah dari para peserta sidang.

Sementara Itu Ketua DPRD Narca Sukanda menyampaikan dengan telah disampaikan tanggapan oleh 7 fraksi fraksi di DPRD selanjutnya sidang akan dilaksanakan pada Rabu 15 September 2021 mendatang  dengan agenda tanggapan atau Jawaban Bupati Kabupaten Subang atas Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD atas Nota Pengantar Bupati Subang Tentang KUA-PPAS Perubahan Tahun 2021.