Telp. 0260-414542





RAPAT KOORDINASI KOMISI III DPRD BERSAMA DLH DAN PELAKU USAHA DI WILAYAH CIATER

RAPAT KOORDINASI KOMISI III DPRD BERSAMA DLH DAN PELAKU USAHA DI WILAYAH CIATER

Komisi III DPRD Kabupaten Subang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Lingkungan Hidup dan para pelaku usaha pariwisata di wilayah PTPN VIII Kebun Ciater yang bertempat di Ruang Badan Musyawarah Lantai II Gedung DPRD Kabupaten Subang pada hari Rabu 15 September 2021.

Rapat Dengar Pendapat ini berdasarkan usulan dari para pelaku usaha pariwisata guna membahas pengelolaan perkebunan dalam rangka mewujudkan kondisi investasi yang ramah lingkungan khususnya di wilayah PTPN VIII Kebun Ciater agar tercipta suasana usaha pariwisata yang kondusif dan terpantau pengelolaan lingkungannya dengan tidak melanggar aturan aturan yang berlaku khususnya dampak lingkungan hidup yang ada.

Rapat yang dipimpin oleh Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Subang Ahmad Buhori, S. Pd.,M.Si. dari partai PPP itu turut dihadiri oleh Muhammad Julian Robert (PKS) , H. Endang Jamaludin (PKB), H. A. Kosim, S. Pd., M. Si (PDIP), dan Masroni, S. E. (GERINDRA) yang juga sekaligus sekretaris Komisi III DPRD itu berlangsung dalam suasana yang hangat dan kekeluargaan dengan satu tujuan yaitu untuk memajukan iklim investasi di Kabupaten Subang khususnya di wilayah Ciater untuk mengoptimalkan aset Pemerintah Kabupaten Subang agar menciptakan lapangan kerja dan juga menambah Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang.

Anggota Komisi III sekaligus Ketua Fraksi PDIP H. Anang Kosim mengatakan, dari data yang diperoleh, pengelolaan tentang kawasan industri pariwisata di daerah Ciater tersebut belum optimal karena peraturan daerah yang ada didaerah masing-masing.

Ia mengakui Kabupaten Subang banyak ditopang oleh pariwisata, terbukti banyak destinasi unggulan muncul di Kabupaten ini. DPRD Subang tentu ingin mendapatkan informasi perihal upaya-upaya penyelamatan para pelaku usaha wisata guna nantinya bisa diterapkan di Kabupaten Subang.

" Alangkah baiknya para pelaku usaha saling berbagi informasi mengenai dampak lingkungan yang ada di sekitar perusahaan khususnya dampak resapan air karena Ciater itu itu terletak di daerah pegunungan, kami tentu sangat mendukung investasi di Subang selama semua aspek perizinan dan AMDAL terpenuhi. "Ucapnya.

“Dari perkembangan yang menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini sebagai anggota DPRD sebagai wakil masyarakat, jangan sampai ada ruang sedikitpun untuk oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan khususnya dari perizinan agar investasi di Kabupaten Subang bisa mengambil jalan pintas untuk masalah Izin, Pertek, maupun AMDALnya sehingga akan menimbulkan masalah dikemudian hari. " Tutur Masroni menambahkan.

Hal senada juga disampaikan oleh Kabid TL Lingkungan Hidup Subang Ratna Komara, menurutnya penyelesaian permasalahan khususnya perizinan dan amdal harus dilakukan berdasar Undang-undang cipta kerja, baik secara degitasi dan non degitasi.Ratna juga mengingatkan agar permasalahan limbah itu harus diselesaikan baik itu permasalahan izin maupun dampaknya.

" Hampir semua usaha itu memiliki limbah, yang harus diperhatikan terutama adalah limbah cair LP3, B3, dan juga emisinya itu semua harus diperhatikan oleh pengusaha. " Tuturnya.

" Harus ada laporan pemantauan lingkungannya paling lambat 6 bulan sekali disaat perizinan UKL/UPLnya sudah ada karena pengajuan itu harus melalui seleksi yang melibatkan pemerintah dan dan masyarakat setempat. Maka izin UKP/UPL itu merupakan acuan untuk pelaku usaha karena apabila tidak maka akan dikenakan sanksi. "Tambahnya lagi.

Sementara perwakilan pengusaha Hera mengatakan, pihaknya sangat siap untuk bekerjasama baik itu dengan pemerintah maupun masyarakat sekitar agar pengelolaan dan pemantauan lingkungan di sekitar perusahaan terus ditingkatkan agar menjadi investasi yang ramah lingkungan,namun ketika ada kendala yang ditemui di lapangan, ia berharap Komisi III DPRD Kabupaten Subang maupun Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan solusi untuk para pengusaha agar tidak menyalahi aturan dengan proses perizinan yang sudah dilaksanakan.

" Permasalahan pertama yang ada dalam pengurusan izin tersebut adalah aturan yang selalu berubah-ubah." Ujarnya.

"Sudah memutuskan aturan yang lain berubah lagi aturan yang lain, orang sudah menyiapkan seluruh berkasnya berubah lagi aturan yang lain. Ini kan jadi problem untuk semua,"Keluhnya lagi.

"Apa yang bapak/ibu rasakan tentang izin di daerah masih susah dan putar-putar, itu juga yang saya rasakan ketika saya pertama jadi pengusaha," Imbuh anggota Komisi III Robert yang juga seorang pengusaha.

Hal itu menurutnya adalah potret dari sebuah sistem birokrasi di negara ini. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja dibuat dengan tujuan bagaimana dunia usaha mendapatkan kepastian perizinan dan kemudahan.

Lebih lanjut, untuk efisiensi dan transparansi Pasal 174 UU Cipta Kerja dikatakan bahwa kewenangan gubernur, bupati, dan kementerian lembaga terkait dalam konteks izin dimaknai sebagai kewenangan presiden yang dilimpahkan pada mereka.

"Seluruh perizinan usaha nantinya akan berbasis online dan pelayanan modal satu pintu untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan" Pungkasnya.

Acara Hearing tersebut turut dihadiri Kaban Kesbangpol Udin Jazudin, Camat Ciater C. Wahyu,
perwakilan PTPN VIII Kebun Ciater Subang Najid Lubis, perwakilan PT Subang Sejahtera Ajiz, serta perwakilan pengusaha pariwisata di Kabupaten Subang.